NETpoin.com - Apa sih SPS itu? SPS merupakan Surat Perintah Setor yang kemudian di singkat SPS, penamaan ini biasanya digunakan sebagai billing resmi dari instansi terkait seperti pembayaran BPN, eTilang, PNBP, SBN, KUA, Paspor dan Pelayanan negara lainnya dengan menerbitkan kode bill SPS 15 digit.
Pada pembayaran SPS BPN ini, biasa dilakukan ketika pengurusan ROYA, HT elektronik/manual dan peningkatan SHGB ke SHM maka bea tersebut masuk kedalam penerimaan negara bukan pajak yang sering dilakukan oleh pihak perbankan, notaris dan perorangan secara umum.
Cara pembaran SPS pun sama saja seperti penggunaan VA (Virtual Account) yaitu tagihan berbasis digital yang bisa dilakukan di mobile banking (mBanking), internet banking, fintech hingga e-commerce. Pada layanan digital fitur ini bernama MPN atau Penerimaan negara.
Sekilas Tentang MPN (Modul Penerimaan Negara)
Penerimaan negara merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan suatu negara.
Melalui penerimaan negara, pemerintah dapat memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, serta memenuhi kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memiliki sistem penerimaan negara yang efisien, transparan, dan dapat diandalkan.
Dalam konteks ini, MPN (Modul Penerimaan Negara) muncul sebagai solusi inovatif yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi penerimaan negara.
MPN merupakan suatu sistem atau platform yang terintegrasi dengan berbagai aspek penerimaan negara, termasuk pajak, bea cukai, cukai, dan sumber daya alam.
Tujuan utama MPN adalah untuk menyederhanakan proses penerimaan negara, mengurangi birokrasi, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan potensi kebocoran pendapatan negara.
Manfaat MPN, Menghindari Pungli?
Salah satu keunggulan MPN adalah kemampuannya dalam mengintegrasikan berbagai jenis penerimaan negara menjadi satu sistem yang terpusat. Dengan demikian, MPN mampu menghindari tumpang tindih dan duplikasi data antara berbagai instansi yang bertanggung jawab atas penerimaan negara.
Hal ini tidak hanya mempercepat proses pengumpulan pendapatan negara, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan dan manipulasi data yang dapat merugikan keuangan negara.
MPN juga memberikan manfaat yang signifikan dalam hal transparansi. Melalui sistem ini, data mengenai penerimaan negara menjadi lebih terbuka dan mudah diakses oleh publik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi pengelolaan keuangan negara secara lebih efektif.
Dengan meningkatnya transparansi, korupsi, pungli dan praktik-praktik yang merugikan keuangan negara dapat diidentifikasi dan diberantas dengan lebih mudah.
MPN Online lebih Efisien?
Selain itu, MPN juga membantu mengurangi biaya administrasi dan waktu yang dibutuhkan untuk proses penerimaan negara. Dengan adanya integrasi dan otomatisasi dalam sistem MPN, proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data menjadi lebih efisien.
Hal ini memungkinkan instansi terkait untuk fokus pada tugas-tugas lain yang lebih strategis dan bernilai tambah. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan manfaat langsung dari efisiensi ini, karena proses penerimaan negara yang lebih cepat dan mudah juga berarti kemungkinan adanya peningkatan layanan publik.
Dalam jangka panjang, MPN memiliki potensi untuk mengubah paradigma penerimaan negara menuju masa depan yang lebih baik. Dengan sistem yang terintegrasi, transparan, dan efisien, MPN dapat menjadi landasan bagi perubahan lebih lanjut dalam pengelolaan keuangan negara.
Potensi digitalisasi dan penggunaan teknologi lainnya juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat MPN dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.
Namun, perlu diingat bahwa kesuksesan MPN tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada dukungan dan komitmen dari pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat. Penerapan MPN harus disertai dengan kebijakan yang mendukung, regulasi yang jelas, dan kesadaran akan pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Berikut ini cara pembayaran billing pembayaran SPS BPN pada Mobile Banking bank HIMBARA seperti berikut:
Cara Pembayaran SPS lewat BRImo bank BRI
- Login pada aplikasi BRImobile dan masuk pada dashboard layanan
- Tekan menu Lainya dalam titik tiga scrol kebawah
- Temukan Pajak & Retribusi pilih MPN Penerimaan negara
- Selanjutnya masukan 15 digit kode billing SPS dan lajutkan
- Cek kesesuaian besaran tagihan dan klik Bayar
- Masukan mPin BRImo dan selesai
- Bukti bayar .pdf dapat diunduh melalui email
Langkah Pembayaran SPS lewat Mobile Banking BNI
- Login Mobile Banking BNI
- Pada dashboard pilih Menu Lengkap dan scrol kebawah
- Temukan fitur Pembayaran - Penerimaan Negara
- Masukan nomor tagihan berupa 15 digit kode bill SPS
- Setelah klik lanjut periksa besaran tagihan dan kesesuaian data
- Lanjut dan lakukan pembayaran dengan memasukan pin mBanking
- Selesai dan bukti bayar dapat di unduh
Dalam era globalisasi dan perubahan yang begitu cepat, maka penerimaan negara juga terus beradaptasi dan berinovasi. MPN menjadi langkah maju yang penting dalam upaya menciptakan penerimaan negara yang lebih efisien, transparan, dan dapat diandalkan.
Dengan implementasi yang tepat dan dukungan semua pihak, MPN dapat membawa negara menuju masa depan yang lebih baik, di mana keuangan negara dikelola dengan lebih baik dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.